Page 351 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 351

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

                  kemanusiaan termasuk juga dalam HAM. Oleh
                  karena itu saya akan baca penjelasan UUD ini bahwa
                  Pasal 33 ini tercantum dasar demokrasi ekonomi,
                  produksi dikerjakan  oleh semua  dan seterusnya…
                  di situ dinyatakan oleh the founding fathers bahwa
                  asas kekeluargaan bangun perusahaan yang sesuai
                  itu adalah koperasi.
                        …
                        Ayat (1), (2) itu menurut kami harus dimasukan
                  asas kebersamaan dan asas kekeluargaan, sehingga
                  dibuang  saja  efisiensi,  tetap  dipertahankan  asas
                  keadilan itu dan asas demokrasi ekonomi ditambah
                  dengan 2 asas kebersamaan dan asas kekeluargaan.
                        Kemudian Pasal 2 tidak banyak perubahan,
                  hanya  barangkali  menghilangkan  efisiensi  itu
                  supaya juga konsisten seperti yang diusulkan oleh
                  PDKB tadi, kemudian kita sudah sepakat dalam
                  pembahasan di Badan Pekerja ayat (3) ini saya lebih
                  condong mengambil pikiran yang tertuang dalam
                  usulan perubahan Undang Undang Dasar oleh Tim
                  Ahli,  yaitu tidak menyebut  bumi  sebab tidak  ada
                  angkatan bumi itu, tentara di raja itu injak-injak
                  bumi itu, yang ada adalah darat, laut dan udara.
                  Oleh karena itu bagus juga rumusan Tim Ahli ini
                  dipertimbangkan itu berbunyi darat, laut termasuk
                  dasar laut itu banyak kapal-kapal itu dan tanah
                  dibawahnya termasuk air, minyak dan sebagainya,
                  udara diatasnya karena ada angkatan udara serta
                  seluruh lingkungan dan kekayaan yang terkandung
                  di wilayah kedaulatan dan kewenganan Indonesia



                                       290
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356