Page 349 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 349

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

                  Berdasarkan pokok pikiran yang terdahulu maka asas
                  ekonomi kekeluargaan harus tetap dipertahankan,
                  terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan
                  barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang
                  banyak. Kriteria barang dan jasa yang menyangkut
                  hajat hidup orang banyak menurut fraksi kami
                  diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Kedua,
                  tersedia secara terbatas dan tidak terbaharukan
                  seperti minyak. Perlu pengaturan kemitraan
                  di antara para pelaku ekonomi sesuai dengan
                  konsekuensi dari asas ekonomi kekeluargaan;
                        e.   Pasal-Pasal Undang Undang Dasar 1945
                  perlu diamandemen tidak hanya yang secara
                  langsung yang berkaitan dengan ekonomi seperti
                  Pasal 33, 23, 27 ayat (2) menyangkut soal apa ini ya…
                  tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi
                  ekonomi,   politik,  hukum,  serta  pertahanan
                  keamanan dan sosial budaya yaitu Pasal-Pasal
                  seperti Pasal 11 itu yang menyangkut Kekuasaan
                  Pemerintahan  Negara,  Pasal  31  menyangkut
                  Pendidikan, Pasal 34 yang nanti akan kita bahas
                  mengenai Fakir miskin, oleh karena itu Bab XIV Pasal
                  3 ini hendaknya menyangkut kesejahteraan sosial
                  dan perekonomian. Oleh karena itu menurut fraksi
                  kami judul ini tidak perlu menggunakan nasional
                  cukup  perekonomian  dan  kesejahteraan  sosial,
                  sebab nanti semuanya pakai nasional pendidikan
                  nasional,  pertahanan  nasional  semuanya  pakai
                  nasional, logisnya begitu, oleh karena itu Saudara
                  Pimpinan saya tadi menyebut Pasal 27 ayat (2) itu
                  disitu menyangkut soal tiap-tiap penduduk berhak



                                       288
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354