Page 345 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

melaksanakan terutama Pasal 33. Tapi satupun
GBHN itu tidak ada yang pernah menterjemahkan
apa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan ini.
Begitu juga dengan ayat (2) dan (3) nya. Itu sebabnya
kita sepakat mencoba menyusun itu dengan Pasal
33 yang seperti yang rancangan ini.
Saya mau katakan begini. Saya kira pendapat
masyarakat itu benar dan kita coba memikirkan dan
saya pikir tidak perlu kita rubah Pasal 33 ayat (1) ini.
Tetap demikian tapi mungkin kita akan memberikan
tambahan ayat yang untuk menjelaskan asas
kekeluargaan itu, itu tetap dilaksanakan dengan asas
efisiensi, asas keadilan, dan demokrasi ekonomi.
Mungkin kita jelaskan dia ada tambahan ayat di
bawah untuk menjelaskan ayat (1) ini.
Demikian juga mengenai ayat (2), cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
negara. Di lingkungan Fakults Hukum, masalah
yang utama adalah yang dimaksud dengan dikuasai
negara, karena memang ini bisa ditafsirkan dengan
dikuasai oleh negara bisa seperti dimiliki oleh
negara. Bahkan seperti dikatakan oleh abang saya
tadi Hatta Mustafa bahwa itu bisa dikatakan bahwa
seperti dilaksanakan Pemerintah melalui BUMN-
BUMN. Apakah itu yang dimaksud dengan dikuasi
negara? Kita coba buka GBHN kita dari dulu tidak
pernah diterjemahkan apa yang dimaksud dikuasi
oleh negara, yang ada sampai sekarang untuk
melaksanakan Pasal 33 hanya satu Undang Undang
yang pernah mencoba merumuskan dikuasai

284