Page 340 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

dengan hakekat otonomi daerah sekarang. Orang
mulai bicara tentang bagaimana 80% alokasi hasil
alam harus untuk mereka saja. Padahal di sini jelas-
jelas, bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam
yang tentu untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat, bukan hanya untuk daerah. Tapi tentu harus
ada keadilan, seberapa besar daerah yang memiliki
atau menerima?
Untuk ayat (4), koreksi yang ingin kami
sampaikan adalah bagian terakhir dari kalimat
yang mengatakan, termasuk usaha perseorangan.
Padahal usaha swasta itu memang sudah termasuk
usaha perseorangan. Dan penekanan ini menjadi
tidak diperlukan menurut saya. Bahkan apakah
benar pelaku ekonomi itu koperasi, Badan Usaha
Milik Negara dan swasta. Tadi, juga kita bicarakan
tadi Pak antara lain dengan Prof. Soedijarto, apakah
masyarakat konsumen bukan pelaku ekonomi,
misalnya. Jadi perlu ada satu terminologi lain yang
kita gunakan selain pelaku ekonomi.
Untuk ayat (5), tadi selain harus digabungkan
dengan ayat (1), tapi juga di dalam kita mengangkat
persoalan meningkatkan tata lingkungan hidup.
Ada juga aspirasi mengatakan, kalau kita bicara
tata lingkungan hidup, itu kan kita hanya bicara
lebih sempit kepada persoalan geografi. Mengapa
tidak, justeru yang lebih luas dan mendasar adalah
meningkatkan fungsi lingkungan hidup. Karena
ketika kita bicara fungsi lingkungan hidup, termasuk
peranannya, geografisnya, dan lain seterusnya,
supaya fungsi lingkungan hidup itu berjalan.

279