Page 339 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

perekonomian nasional pada ayat (5), ini juga terjadi
ada dualisme, ada 2 hal yang sama-sama mau
bicara tentang penyusunan perekonomian nasional
sebagai sistem, tapi penjelasannya berbeda. Karena
itu menurut hemat kami, ayata (1) dan ayat (5) ini
perlu dipadatkan, digabungkan. Juga penggunaan
di sini menyebutkan, kalau kita bandingkan atau
kita lihat ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyebutkan
bahwa perekonomian itu berdasar atas 3 asas, asas
keadilan, asas efisiensi dan demokrasi ekonomi.
Tetapi ketika kita bicara cabang-cabang
produksi pada ayat (2), kita hanya menyebutkan 2
ayat, yaitu asas keadilan dan efisiensi. Sehingga ini
juga dipertanyakan dalam masyarakat, apakah dalam
hal membangun cabang– cabang produksi ini, kita
tidak perlu asas demokrasi ekonomi. Mengapa kok di
sana 3, di sini 2, dan lain seterusnya. Jadi konsistensi
semacam itu memang masih harus kita. Belum lagi
kalau kita sepakat untuk menghapuskan penjelasan.
Apakah kita sudah memiliki satu persepsi yang
sama tentang makna demokrasi ekonomi itu apa?
Ini yang juga menjadi persoalan, sehingga perlu kita
sempurnakan.
Kemudian, pada ayat (3) di sini juga disebutkan
secara khas begitu ya. Sebagai contoh, bahwa bumi,
air itu kan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Ini saya mau bandingkan
dengan ayat (1), untuk mewujudkan kemakmuran
dan lain seterusnya. Di dalam ayat (3), di sini maksud
daripada penekanan untuk apa itu, menjadi sangat
fungsional. Katakanlah ketika kita mengkaitkan

278