Page 334 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

pada asas kekeluargaan agar jangan sampai dihilangkan dari
Pasal 33, sebab merupakan dasar perekonomian Indonesia. 109

Mencari Mufakat
Setelah serangkaian agenda jajak pendapat dan
penjaringan aspirasi, pembahasan intensif Pasal 33 kembali
dilakukan pada Rapat PAH-I BP MPR ke-20 tanggal 27 Maret
2002. Slamet Effendy Yusuf dari F-PG selaku pimpinan rapat
110
me-review materi rapat pembahasan Pasal 33 dan sekaligus Pasal
34 diikuti dengan tanggapan dari para anggota fraksi.

109 Masukan dari Bandung
Mengenai asas perekonomian yang akan dipakai sebagai substansi perubahan Pasal 33 diusulkan
agar asas perekonomian kekeluargaan tetap menjadi asas dasar Perekonomian Nasional.
Masukan dari Banjarmasin
Dalam hal Perekonomian Nasional diberikan penambahan judul bab dan tambahan Ayat (1), yaitu
Perekonomian Nasional dengan Kesejahteran Sosial, ada yang beranggapan bahwa perubahan
yang diusulkan sudah meliputi ekonomi kerakyatan.
Masukan dari Bali (Universitas Udayana)
Mengenai bab ini, pada umumnya masyarakat menghendaki agar Pasal 33 UUD 1945 diubah.
Masukan dari Solo (UNS)
Masyarakat pada umumnya menghendaki agar Pasal 33 UUD 1945 tetap karena sebagai benteng
perekonomian rakyat.
Masukan dari Palembang (Unsri)
Tentang bab ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada umumnya menghendaki agar Pasal 33 UUD
1945 tetap dan dengan menggunakan asas kekeluargaan dan kerja sama. Jadi, mereka tidak
mempermasalahkan bahwa keluarga itu salah atau betul. Mereka beranggapan bahwa yang
paling cocok, sesuai, ekonomi kerakyatan itu.
Masukan dari Surabaya, Malang dan Jember
Terhadap isu ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, untuk Pasal 33, aspirasi yang berkembang
adalah menerima perubahan yang tercantum dalam rancangan perubahan UUD, dengan
perubahan rumusan yang bervariasi, ada pula yang mengusulkan asas kekeluargaan tetap
untuk dimasukkan.
Masukan dari Makassar (Unhas)
Mengenai asas perekonomian sebagian peserta cenderung untuk memakai asas kekeluargaan,
tetapi ada juga yang menginginkan asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi. Sekjend
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, op cit.., hlm.647-648.
110 Rabu, 27 Maret 2002, Pukul 10.00-selesai, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun
Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf, Sekretaris
Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Pembahasan Pasal 33 dan 34 rancangan perubahan
UUD 1945; b. dan lain-lain. Hadir 36 Orang, tidak hadir 12 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI,
Tahun Sidang 2002, Buku Dua.., op cit.., notulen mulai hlm. 73.

273