Page 331 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Kesalahan kedua yang lebih fatal adalah
para perencana ekonomi itu berbagi naif tentang
hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik.
Ketika ekonomi ditumbuhkan dengan meninggalkan
masa rakyat maka kekuatan ekonomi itu akan kawin
dengan kekuasaan politik. Yang akan melakukan
usaha redistribusi, usaha pemerataan hanya sampai
pada tingkat pelipur lara yang dalam bahasa LSM
disebut it will give you only deodorant effect. Efek
pewangi ketiak doang, begitulah. Nah, karena itu kita
harus melihat perspektif ekonomi dalam kacamata
politik ekonomi, ekonomi politik. Sebab kita paham
betul bagaimana interaksi antara kekuatan ekonomi
dan politik.
Kenapa hari-hari ini yang diadili hanya para
pejabat yang korupsinya itu berapa puluh miliar, itu
juga harus diadili, okelah. Tapi kenapa yang ratusan
triliun kok bebas merdeka ke seluruh dunia. 104

Masih dalam rangkaian dengar pendapat, Rapat PAH-I BP
MPR ke-9, pada 4 Maret 2002 dipimpin oleh Ketua PAH-I, Jakob
105
Tobing, dengan agenda mendengarkan masukan dari sejumlah
tokoh seperti Frans Magnis Soeseno, Sapardi Djoko Darmono,
dan Roeslan Abdulgani. Sesi ini menjadi momen penting di
mana Roeslan Abdulgani sebagai salah satu pelaku sejarah
menjelaskan makna di balik perumusan UUD 1945, terutama

104 Ibid.., hlm. 409-411.
105 Rabu, 4 Maret 2002, Pukul 10.00-13.30 WIB, Ruang GBHN Nusantara V. Pimpinan PAH-I: Jakob
Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy
Yusuf, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Penyerapan aspirasi masyarakat
dalam rangka perubahan UUD 1945; b. dan lain-lain. Hadir 32 Orang, tidak hadir 16 Orang.
Ibid. mulai hlm. 419-458.

270