Page 332 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 332

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
                                PASAL 33 DIPUTUSKAN




            terkait perekonomian nasional.  Roeslan, sebagaimana diketahui,
                                       106
            pernah ikut terlibat dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 bersama
            Hatta.
                  Roeslan mengemukakan prinsip utama perekonomian
            Indonesia yakni:


                        Pembicara: Roeslan Abdulgani (Cendekiawan
                  dan Budayawan)
                        …[b]ahwa ada beberapa pokok yang di
                  dalam perubahan/amendemen itu jangan sampai
                  dilakukan, yaitu: pertama, prinsip-prinsip dasar
                  yang jangan dirubah. Prinsip dasar itu antara lain:
                  Ideologi  Pancasila  dalam  Pembukaan  Undang-
                  Undang  Dasar  1945.  Kemudian  Pasal  33  Undang-
                  Undang Dasar, yaitu yang mengatur satu Ekonomi
                  Kerakyatan. Boleh di dalam Penjelasannya itu nanti
                  atau di dalam Pasal-Pasal lain dijabarkan, tapi 3
                  pokok itu adalah jangan sampai diubah.
                        Saya dalam hal ini, pengalaman saya ialah
                  secara pribadi. Saya sering bertemu dengan Bung
                  Karno dan Bung Hatta pada waktu itu. Dan kalau
                  sekarang ini ada orang-orang yang mencoba
                  memisahkan  Bung Karno-Bung Hatta saya tidak
                  setuju. Sebab Bung Karno dan Bung Hatta itu
                  merupakan  satu dwi tunggal. Dan  berkali-kali
                  Bung Karno memperingatkan pada saya, “Cak, saya
                  tidak  mengerti  ekonomi,  tapi  kalau  sudah  ingin
                  penjabaran ekonomi Pancasila tanyakan pada Bung
                  Hatta,” itu tercermin dalam Pasal 33, Undang-
                  Undang Dasar 1945. Sebab sistem ekonomi kita itu
            106   Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, op cit.., hlm. 679.


                                       271
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337