Page 327 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Pembicara: Adi Sasono (CIDES)
…
Jadi dari Pak Happy yang berbahagia di
belakang. Kepincangan sosial masih berlanjut apa
sebabnya. Jadi dalam teori itu memang ada dua cara
mengatasi kepincangan sosial. Soft policies biasanya
menyangkut program-program kesejahteraan
sosial, penyantunan atau pajak progresif atau dan
pajak progresif. Tetapi tatkala kepincangan sosial
itu sudah sifatnya struktural, soft policies tidak akan
mempan. Yang perlu dilakukan adalah di samping
soft policies pajak progresif dan program santunan,
harus ada redistribusi aset yang merupakan dasar
dari penciptaan pendapatan.
Ketika kita merdeka, yang kita usir adalah kaum
feodal dan penjajah, tapi struktur ekonomi sama,
yakni sebagian besar aset di tangan sekelompok
kecil anggota masyarakat, sebagian besar tidak
punya apa-apa. Kaum inlander itu hanya boleh
sekolah sampai kelas dua sekolah dasar, sekolah
ongko loro dan peran ekonominya juga di batasi.
Oleh karena itu Pasal 33 dimulai dengan perintah
kalimat, kalimat perintah ”perekonomian nasional
disusun”, itu artinya kan direstruktur begitu lho. Jadi
saya kira itu kalimat yang sifatnya perintah itu harus
kita pahami dalam konteks itu. Kita sampai sekarang
belum berhasil melakukan upaya itu. Misalnya ada
undang-undang land reform tahun 1960 itu juga
tidak sempat dilaksanakan. Nah, masalah-masalah
itu yang kemudian menciptakan sebuah proses
yang bekelanjutan karena orang-orang yang punya,

266