Page 322 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

(c). Penambahan ayat untuk menampung
perkembangan di bidang hak asasi manusia,
lingkungan hidup, dan keadilan dalam
memajukan seluruh wilayah negara yang
berbunyi, “Perekonomian nasional senantiasa
menjaga dan meningkatkan fungsi ekosistem dan
daya dukung lingkungan hidup, memperhatikan
dan menghargai hak-hak adat, serta menjamin
keseimbangan kemajuan wilayah negara”;
(d). Pengertian istilah kekeluargaan perlu diberikan
penjelasan dalam perspektif yang baru sesuai
dengan konteks perkembangan masyarakat,
yaitu dengan mengubah penjelasan Pasal,
tentang Pasal 33 UUD 1945;
(e). Setuju dengan rumusan Pasal 34 sebagaimana
dimuat di dalam Tap No. XI/MPR/2001 Materi
Rancangan Perubahan UUD 1945.
Terakhir, kami berpandangan bahwa proses
perumusan amendemen UUD 1945 yang dilakukan
PAH-I MPR sudah lebih baik, terbukti dengan
telah melibatkan kelompok-kelompok di luar MPR.
Namun, proses tersebut masih jauh dari yang
diharapkan oleh masyarakat karena masih bersifat
elitis dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi, dan accountability.

Rapat dilanjutkan, mendengarkan tanggapan anggota
PAH-I, Berikut notulensinya: 103

Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)
...[s]aya juga ingin sampaikan pandangan
Pak Adi Sasono tentang mandiri tadi itu. Dalam

103 Ibid.., mulai hlm. 394.

261