Page 319 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Kalaupun terjadi kenaikan taraf hidup orang
perseorangan anggota, itu adalah diperoleh dari
hasil penjualan aset produktif yang dimiliki mereka,
seperti tanah dan sawah. Selama masa krisis,
banyak masyarakat yang tertolong sementara oleh
program-program JPS dan program-program lain
yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu
mereka. Program ini adalah program bersubsidi
yang dilakukan oleh negara untuk menolong rakyat.
Akan tetapi, ketika program itu dihentikan dan
dibarengi dengan dicabutnya beberapa kebijakan
tentang subsidi, kesulitan yang dihadapi masyarakat
makin menghimpit kehidupan, baik masyarakat
miskin yang ada di kota maupun di desa. Khusus
mengenai subsidi, kelihatannya ada suatu desakan
pikiran yang tidak tahu dari mana, tetapi meracuni
pikiran kita semua, termasuk kalangan pemerintah
bahwa seolah-olah memberi subsidi kepada rakyat
itu haram hukumnya. Kesulitan sekarang ini banyak
sekali anggaran-anggaran pemerintah yang justru
menghilangkan subsidi ini.
Berdasarkan pengalaman berbagai negara
yang mendasarkan dirinya pada ekonomi pasar,
negara seakan-akan diikat tangannya untuk bisa
menolong dan berbuat untuk rakyatnya. Negara
tidak boleh memberikan subsidi kepada rakyatnya
sendiri. Berbagai subsidi dicabut karena dianggap
akan mendistorsi pasar. Subsidi tersebut misalnya
di bidang kesehatan, pendidikan, perkreditan
untuk usaha kecil dan menengah, dan subsidi BBM.

258