Page 321 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

negara adalah benteng terakhir pelindung rakyat,
melalui mekanisme demokrasi rakyat sebagai
konstituen, masih bisa mengontrol negara sehingga
apabila terjadi penyimpangan- penyimpangan. Hal
itu diharapkan masih bisa diluruskan. Sementara
kalau mekanisme pasar global, saya kira rakyat tidak
akan bisa mengontrol sama sekali. Oleh karena itu,
negara harus tetap kuat, tetapi kuatnya negara
harus dalam kerangka membela kepentingan rakyat,
terutama mengatur perekonomian nasional.
Terakhir kami akan memberikan beberapa
rekomendasi. Dengan pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, LPTP (Lembaga Pengembangan
Teknologi Pedesaan) menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:
(a). Setuju dengan perubahan UUD 1945 Bab XIV
yang berbunyi, “Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial”, sebagaimana disampaikan
dalam lampiran Tap MPR RI No. XI/MPR/2001
tentang materi rancangan perubahan UUD 1945;
(b). Mengusulkan agar Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3)
tetap dipertahankan pada rumusan aslinya, yang
berbunyi:
1). Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

260