Page 317 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

untuk memotong kesejahteraan masyarakat kita
sekalipun baik menurut efisiensi ekonomi. Kalau
Undang-Undang Dasar mengatakan kita begitu,
maka di dalam nantinya Undang-Undang APBN-nya
kita sangat pertimbangkan. Jadi, kalau begitu nanti
si Menteri Keuangannya atau Komisi 9-nya adalah
yang paling penting bagi dia memperjuangkan
bagaimana restrukturisasi hutang itu yang
diperjuangkan dengan martabat bangsa sehingga
negara atau pemerintah punya anggaran yang lebih
memadai untuk kesejahteraan sosialnya.

Pembicara: Erfan Maryono (LPTP)
…
Diskursus yang sekarang ini berkembang,
baik di dalam parlemen maupun di masyarakat
adalah bagaimana mengubah ayat-ayat di dalam
Pasal 33 yang semula memberi peranan yang
besar kepada negara didorong untuk diserahkan
pada mekanisme pasar yang lebih luas. Pemikiran
ini didasarkan pada fakta bahwa negara tidak
berhasil mengembangkan perekonomian nasional
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Bahkan, yang terjadi adalah berbagai distorsi
ekonomi yang menyeret negara ke dalam krisis
multidemensional. Oleh karena itu, tiba saatnya
kita memberikan kesempatan pada aktor lain, yaitu
pasar untuk mengambil alih peran negara tersebut.
Berdasarkan pengalaman negara lain, aktor ini lebih
menjamin kemajuan di bidang ekonomi karena
mereka mampu bekerja lebih efisien dibanding
negara.

256