Page 333 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 333
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
bukan sistem komunis, bukan juga sistem liberal.
Di situ ada tiga sektor yaitu sektor koperasi, sektor
negara, dan sektor swasta. Kalau di Uni Soviet, ini
Bung Karno berbicara dengan saya, itu hanya ada
soft cost dan all cost, yaitu satu bentuk koperasi
dan bentuk negara, tidak ada bentuk pribadi atau
perusahaan swasta. Kalau di Amerika, swasta yang
nomor satu, swasta yang nomor satu, swasta yang
nomor satu. Itulah Bung Karno pesan selalu sama
saya, “Jangan mau diadu, bahwa Bung Karno, saya
ini hanya menyumbangkan het politiek ideologische
beginsel daripada Pancasila, Bung Hatta adalah yang
memberikan sumbangan kepada het economische
Pancasila”. 107
Berikutnya, Rapat PAH-I ke-15 diselenggarakan pada 19
108
Maret 2002, dipimpin Wakil Ketua PAH-I, Slamet Effendy Yusuf,
dengan agenda laporan hasil pelaksanaan penyerapan aspirasi
masyarakat. Proses penyerapan aspirasi masyarakat yang
dilakukan PAH-I dalam bentuk dialog dengan berbagai unsur
penyelenggara negara/pemerintah provinsi, fraksi-fraksi DPRD
Provinsi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan
tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan guru-
guru SLTP dan SLTA. Sebagian besar masukan menitikberatkan
107 Op cit.., hlm. 423.
108 Selasa, 19 Maret 2002, Pukul 10.00-12.30 WIB, Ruang GBHN Nusantara V. Pimpinan PAH-I:
Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet
Effendy Yusuf, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Laporan penyerapan
aspirasi masyarakat; b. dan lain-lain. Hadir 36 Orang, tidak hadir 12 Orang. Ibid.., notulen mulai
hlm. 621-650.
272
