Page 341 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD)
…
Fraksi Utusan Daerah, mengenai Pasal 33
memang mengenai judul Bab XIV-nya kita sama, tidak
keberatan kami mengenai Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial. Kami berpandangan bahwa
perekonomian Indonesia harus dikembangkan
untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan
untuk orang perorang. Ini juga ditekankan di dalam
penjelasan. Atau kelompok atau golongan tertentu
dan juga bukan hanya untuk daerah tertentu saja,
yang kaya misalnya. Kemajuan ekonomi harus dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang
sampaiTMerauke.TKetimpangan-ketimpangan
pembangunan yang terjadi di masa lalu harus
dikoreksi. Pembangunan daerah harus menjadi
prioritas utama pemerintah saat ini, sehingga tidak
terjadi lagi eksploitasi daerah untuk kepentingan
Pemerintah Pusat semata. Asas “Keadilan” dan
“Pemerataan” harus menjadi jiwa dari perekonomian
Indonesia saat ini dan saat yang akan datang.
Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa
pemerintah juga harus memihak kepada usaha-
usaha rakyat banyak dan mendorong terjadinya
keseimbangan dalam pemilikan serta pengelolaan
aset nasional, termasuk pengelolaan kekayaan alam
Indonesia. Pemerintah mesti memihak kepada usaha
kecil dan koperasi dalam suasana, dalam semua
kebijakan perekonomian yang ditetapkannya.
Mengenai Pasal 33 ayat (1), dikembangkan
sebagai usaha bersama ini, seluruh rakyat ini,

280