Page 343 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Ayat (4) ini mengenai Pelaku Ekonomi. Kami
juga mengusulkan agar usaha, termasuk usaha
perseorangan itu, barangkali bisa kita hapus saja,
karena ini sudah termasuk di dalam usaha swasta.
Karena tidak ada misalnya usaha koperasi itu
seorang saja, tidak mungkin. Juga usaha swasta itu
bisa, misalnya pelukis, pemahat dan sebagainya
itu bisa dia mengusahakan sendiri sebagai usaha
swasta. Kemudian apakah pelaku ekonomi itu
termasuk pemerintah? Apakah pemerintah itu
sudah diwakili oleh BUMN atau BUMD saja? Ini
perlu kita diskusikan lagi. Apakah pemerintah
merupakan pelaku ekonomi? Atau cukup diwakili
oleh Badan Usaha Milik Negara itu? Ini barangkali
perlu mendapat perhatian kita, dan di dalam aspirasi
masyarakat memang ada usul agar konsumen itu
merupakan pelaku ekonomi. Dan konsumen ini
seluruh rakyat Indonesia. Apa ini juga tidak…karena
ini menyangkut memang seluruh masyarakat kita
sebagai salah satu unsur daripada berdirinya negara,
rakyat itu harus ada. Dan rakyat inilah sebetulnya
yang menjadi konsumen daripada peredaran,
apakah itu sandang, pangan, dan sebagainya.

Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)
…[p]ada waktu tahun 2000 kita coba
mendalami dan membahas Pasal 33 ini, memang
ada suasana kebatinan reformai yang ada sama
kita waktu kita mempersoalkan misalnya asas
kekeluargaan ini. Karena kita bertitik-tolak dari
praktek-praktek yang ada selama puluhan tahun

282