Page 342 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

apa sudah mencakup asas kekeluargaan itu?
Yang sekarang sudah hilang dari ayat (1) ini. Jadi
barangkali nanti rekan-rekan bisa memberi kepada
kami penjelasan asas kekeluargaan yang hilang itu
apa bisa ditampung sebagai usaha bersama seluruh
rakyat secara berkelanjutan itu?
Lalu asas keadilan, kami sepakat kalau…cuma
efisisensi ini apa perlu masuk Undang Undang
Dasar? Apa kalau perlu efisisensi diganti dengan…
memang asas, asas pemerataan misalnya. Kalau
asas pemerataan ini baik untuk rakyat, baik untuk
daerah, kabagian semua. Tapi kalau efisiensi ini
sepertinya kita menekankan kepada pengelolaan.
Nah, ini pertanyaan kami, efisiensi ini bagaimana?
Kalau demokrasi ekonomi di ayat (1) ini, memang
di dalam penjelasan, demokrasi ekonomi itu adalah
memang untuk semua kita.
Kemudian mengenai ayat (2). Ayat (2) ini
juga masalah asas keadilan dan efisiensi, apa ini
tidak dengan keadilan dan pemerataan kalau kita
menjelaskannya. Jadi memang Saudara Ketua,
banyak yang sebetulnya kita sudah sepakat, tapi
setelah kita menyerap aspirasi masyarakat, banyak
hal juga yang memang harus kita diskusikan
kembali. Sehingga kita mendapat yang terbaik untuk
masyarakat kita.
Kemudian ayat (3), kami tidak banyak
komentarnya. “Bumi, air dan dirgantara serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai dan/atau diatur oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat yang diatur dengan Undang-undang”.

281