Page 352 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

diatur oleh negara bukan dikuasai tapi diatur oleh
negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dan diatur dengan Undang-Undang.
Mengenai pelaku ekonomi, saya tidak
sependapat apabila perorangan dihapus, barangkali
disitu ada kekurangan kalau perseorangan
dimasukan swasta disitu kurang badan usaha, sebab
dalam beberapa perundang-undangan baik listrik,
migas itu disebut disitu pelaku-pelakunya itu adalah
badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan
perorangan, pengecer-pengecer itu perorangan
termasuk jual bakso itu perorangan. Oleh karena
itu saya tetap mempertahankan perseorangan ini
dipertahankan cuma badan usaha swasta itu, usaha
swasta ditambah badan usaha maksudnya yang
berbadan hukum, adapun yang perorangan itu tidak
berbadan hukum mungkin bebas dari pajak cuma
dia kena pajak para preman-preman saja itu, jual
bakso, kaki lima itu dan seterusnya.

Pembicara: Fuad bawazier (F-Reformasi)
…[s]aya ingin mencoba mengacu pada
Rancangan Perubahan pada Pasal 33 dengan juga
mengacu dari hasil-hasil pembahasan dengan
berbagai macam kalangan baik yang resmi dari
penugasan PAH-I maupun yang tidak resmi.
Barangkali yang pertama kali diingatkan adalah
bahwa ilmu ekonomi itu roh-nya, dasarnya adalah
bagaimana sumber-sumber ekonomi yang sangat
terbatas itu bisa digunakan secara optimal untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

291