Page 357 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

mau begitu dia. Umpama sekarang diulangi lagi
asas kekeluargaan dihilang, lalu rejim itu dihadirkan
lagi mereka akan bikin seperti itu. Karena memang
maunya begitu, bukan karena asasnya. Saya kan
Undang Undang Dasar ini simpan di laci waktu itu
sehingga dikuasai oleh negara ternyata kan bikin
Paiton, bikin macam-macam. Jadi memang maunya
begitu itu. Jadi…ya tanya Pak Slamet lah itu, kalau
siapa itu. Pak Slamet yang lebih tahu.
Jadi kami melihat bahwa kita, hal itu juga
tidak terlampau naif sebab kalau kita bicara Pasar
Bebas yang berkeadilan, kalau kita lihat misalnya di
pelaksanaan pengembangan GBHN kita, itu pasar
yang berkeadilan kata ekonom kita juga “Pasar
Bebas berkeadilan”, mana pasar berkeadilan?
Jadi singkatnya, kami ingin mengusulkan
Pasal 33 ayat (1) ini tetap ditambahkan “Asas
Kekeluargaan”. Sebab kami juga sudah terlanjur
membuat statement waktu yang lalu itu. Ya, jadi asas
kekeluargaan, asas keadilan.
Kalau mengenai efisiensi, kami waktu di
daerah itu Pak Fuad, itu ekonom dari Unhas, efisiensi
itu bukan asas itu, katanya. Jadi, efisiensi itu, toh
kita tidak jelaskan kalau hanya kata efisiensi, di sini
saja kita sudah berbeda, Pak Fuad lain, yang lain.
Jadi, padahal kita sudah tidak perlu penjelasan lagi,
lebih baik kita hilangkan saja, ‘kan tidak ada untung-
ruginya, tidak ada pengaruhnya. Jadi kita gunakan
saja asas-asas yang umum, asas kekeluargaan, asas
keadilan, kemandirian, demokrasi mau dimasukkan
juga boleh lah. Ya, itu yang ayat (1).

296