Page 359 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

itu kan lahirnya pada era panglaykim ya, Pak Fuad
ingat itu ya waktu kita di DEKOPIN kan? Jadi tidak
pure seperti ini. Jadi, apa iya secara eksplisit pelaku
ekonomi lalu menjadi pertimbangan kita. Kalau
umpama koperasi kita mau masukkan, ya kita sisip-
sisip saja di ayat lain, begitu. Tapi kalau pelaku
ekonomi kita ambil, gunakan, barangkali perlu ada
perumusan kembali, kalau toh kita menghendaki
pelaku ekonomi juga disebutkan di sini. Karena
tidak disebutkan juga memang akan jalan itu, yang
akan melakukan perekonomian itu.

Pembicara: Afandi (F-TNI/Polri)
…dari kami, Fraksi TNI/POLRI tidak banyak.
Pertama berkenaan dengan Bab XIV, judul. Judul
ini perlu dipertimbangkan satu saja, kesejahteraan
sosial menurut hemat kami. Karena seolah-olah
kalau dibedakan perekonomian kesejahteraan sosial,
seolah-olah dua hal yang terpisah. Padahal pada
hakekatnya itu menyublim menjadi satu ya, melebur
menjadi satu, dan dalam bahasanya juga berurut
dari berkenaan masalah perekonomian yang dalam
artian makro memperbesar kemampuan negara.
…
Kemudian berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1),
seperti tadi disampaikan kawan-kawan terdahulu
bahwa kami menyampaikan perlu dipertimbangkan
untuk dimasukkan asas kekeluargaan. Kembali
dimasukkan, mengapa? Saya ingin baca penjelasan
juga di dalam Penjelasan Undang Undang Dasar
1945, itu ada kata-kata sebagai berikut: “meskipun

298