Page 412 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

karena kalau kami membaca ayat (4), “perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dan seterusnya.”
Ini sulit sekali bagi kita untuk melihat fokus
apa yang diinginkan dan kami mengusulkan, kiranya
bahwa perekonomian nasional di sini adalah betul-
betul kita inginkan adalah ekonomi yang mandiri,
demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan
bagi seluruh rakyat. Tentu saja di sini yang
difokuskan adalah bahwa bangsa kita sudah saatnya
untuk mandiri di dalam perekonomian.

Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)
Secara prinsip, secara umum kami bisa
menyetujui rumusan yang telah dihasilkan oleh
Badan Pekerja dalam draft ini.
Kemudian, yang kedua, kami setuju dengan
perubahan judul dari Bab XIV ini, dari Kesejahteraan
Sosial menjadi Perekonomian dan Kesejahteraan
Sosial, karena cakupan dari bab ini adalah
menyangkut dua hal itu, yaitu Kesejahteraan dan
Perekonomian Nasional.
Kemudian, terhadap Pasal 33. Hal ini perlu
kami tegaskan beberapa hal. Yang pertama, ini
tetap terkait dengan ketiga ayat yang sebelumnya
yang tidak kita ubah. Penambahan ayat (4) adalah
penambahan yang terkait dengan perkembangan
ekonomi pada saat sekarang ini, yaitu dengan
menegaskan adanya asas demokrasi ekonomi
dengan 7 (tujuh) prinsip, yaitu prinsip keadilan,
prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, prinsip

351