Page 411 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

mendapatkan prioritas utama dalam konstitusi
kita ini. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (4) ini sudah
pas karena mengatur perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.
Tetapi, meski demikian, rumusan Pasal 33 ayat (4) ini
terlalu banyak memuat prinsip-prinsip. Ada prinsip
keadilan, ada prinsip kebersamaan, ada prinsip
efisiensi, ada prinsip berkelanjutan, ada prinsip
berwawasan lingkungan, ada prinsip kemandirian,
ada prinsip keseimbangan dan ada prinsip kesatuan,
walhasil sekeranjang prinsip-prinsip ada di Pasal 33
ayat (4) ini.
Apakah kata demokrasi ekonomi itu tidak
mengandung prinsip-prinsip itu? Apakah bisa
dirumuskan indikator pemenuhan prinsip-prinsip
itu? Sehingga, akan dapat ditemukan ukurannya,
mari kita diskusikan bersama sehingga nanti akan
bisa ditemukan satu konsep yang paling baik.

Pembicara: Nurdiyati Akma (F-Reformasi)
Mengenai Pasal 33 dan Pasal 34 tentang
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
Kami berpendapat bahwa apa yang telah dibahas
oleh PAH-I, menambahkan dengan poin 4 dan poin
5, dalam hal ini pada prinsipnya kami setuju, tetapi
kita sudah mengalami beberapa dekade Orde Lama,
Orde Baru, sampai terakhir. Saat ini kita masih
sekali terkesan sangat tergantung kepada bantuan
luar negeri, seolah-olah kita ini bukanlah suatu
bangsa yang mampu untuk mandiri. Maka, kami
lebih cenderung untuk kalimat ini lebih difokuskan

350