Page 406 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

garakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, ber
kelanjutan, berwawasan lingkungan, keman dirian,
serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan,
dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai
Pasal ini diatur dalam undang-undang. 150

Hasil rumusan tersebut selanjutnya disahkan sebagai
rumusan BP MPR, untuk kemudian disampaikan dalam Sidang
Tahunan (ST) MPR 2002 guna dibahas dan diambil putusan final.
Dalam Paripurna ST MPR 2002 ke-3, 2 Agustus
2002, dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais, meskipun tidak
151
menyampaikan secara eksplisit fraksi-fraksi MPR secara prinsip
menyepakati hasil rumusan Pasal 33 yang disampaikan. Tercatat
dua anggota dari F-PG Agun Gunandjar Sudarsa, dan Achmad
152
Sjatari dari F-PDU, yang secara eksplisit mengemukakan
153
apresiasi keduanya atas rumusan tersebut.
Di tahap selanjutnya, pembahasan dilanjutkan oleh Komisi
154
A MPR. Pembahasan mengenai Bab Perekonomian Nasional
150 Op cit.., hlm. 347-348.
151 Jumat, 2 Agusuts 2002, Pukul 14.00 WIB-selesai, Gedung Nusantara V. Pimpina MPR: Prof.
Amien Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Letjend TNI. Agus Widjojo,
Prof. Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani. Sekretaris Rapat: Sekjend MPR Umar Basalim, dan
Wasekjend Usro Mardhana. Panitera Rapat: Kepala Biro Majelis, Janedri. Acara: Pemandangan
umum fraksi-fraksi. Hadir 622 Orang, tidak hadir 56 Orang. Ibid.., notulen mulai hlm. 455.
152 …Demikian halnya dengan disepakatinya usulan perubahan ini, Bab XIV, kesejahteraan sosial
menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sehingga Pasal 33 bersifat lengkap
dengan mencantumkan prinsip-prinsip perekonomian nasional. Sekali lagi Fraksi Partai Golkar
menyampaikan penghargaan, penghormatan, dan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang dapat
menerima gagasan pemikiran ini…Berkenan dengan itu, watak sosial sistem perekonomian kita
tetap harus menjadi basis pengembangan searah dengan tuntutan kerangka ekonomi modern
yang efisien.
153 …Bahwa dalam sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh
negara.
154 Komisi A MPR dibentuk pada Rapat Paripurna ke-3, Sabtu 3 Agustus 2002. Dengan tugas

345