Page 404 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 404
PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN
mencari kepadanan kata angkasa dan kalau itu terasa
menganggu, sudah kita kembali pada naskah asli
sebagai catatan rapat kita. Jadi, tidak ada alternatif
di sini tetapi catatan hasil dari pembahasan ini,
begitu ya? Baik.
Pada tanggal 25 Juli 2002, pembahasan
143
dilanjutkan dalam Rapat PAH-I ke-38 mulai ukul
10.00 WIB-selesai, dipimpin oleh Ketua Rapat,
Jakob Tobing. Beberapa fraksi memberikan ulasan
dan pandangannya mengenai Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, sebagai
144
pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap materi
amandemen keempat di sela-sela pembahasan soal
Pasal 29 tentang agama. Beberapa pendapat yang
mengemuka itu di antaranya dari Patrialis Akbar
(F-Reformasi), Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/
145
143 Selasa, 25 Juli 2002, Pukul 10.00 WIB-selesai. Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing,
Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris
Rapat Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: Pembahasan Pasal 29 tentang agama. Hadir 42 Orang,
tidak hadir 6 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI.., Tahun Sidang 2002, Buku Empat.., notulen
mulai hlm. 353-415.
144 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..,
Buku VII, op cit.., hlm. 698.
145 …Mengenai Kesejahteraan Sosial.
Sila yang paling sial dalam Pancasila selama ini adalah Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia. Di mana praktik ketatanegaraan telah menempatkan kesejahteraan sosial
bertumpuk hanya pada sekelompok orang saja sehingga tujuan didirikannya negara tak
tercapai. Oleh karena itu, penyelenggaraan ekonomi nasional dilakukan berdasarkan atas
azas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem jaminan sosial adalah bagi seluruh rakyat sehingga
negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.
343
