Page 399 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Ketua Rapat: Jakob Tobing
Jadi, terima kasih bahwa Anda mengemukakan
sebuah pemikiran dan saya mohon maaf karena
saya menyebabkan anda jadi tidak bisa mengambil
kesimpulan. Baik terima kasih Pak Andi. Sebelum Pak
Zainal Arifin, begini justru kami menayangkan Pasal
25E itu untuk mengingatkan kembali pembicaraan
pada waktu itu, bahwa pada waktu itu sekaligus
sudah memberi ruang untuk masalah-masalah yang
berkaitan dengan sovereign right itu. Mungkin kita
ingat malam-malam, subuh-subuh beberapa ahli
masalah-masalah ini berkumpul dengan kita dan
memang ini dibuat sehingga di satu pihak memang
perjanjian-perjanjian yang mengikat, yang terakhir
bisa diakomodir di sini, termasuk UNCLOS dan
sebagainya.
Juga perjanjian-perjanjian yang menyangkut
sovereign right di mana ada self continental
itu yang menjulur jauh misalnya, tapi sudah di
luar kedaulatan tetapi merupakan zona, kita
mempunyai hak eksklusif di situ. Ini dalam rangka
itu diperbandingkan permasalahannya dengan yang
ada di ayat (3). Sehingga dalam hal ini ayat (3) lebih
menunjukan konsepsi kita di dalam penggunaan
kekayaan. Sedangkan wilayah di mana kita
mempunyai hak kedaulatan dan hak atas kekayaan
itu, ada di Pasal 25D itu sebetulnya maksud kami
dan bahwa soal diatur itu, memang semuanya diatur
dengan undang-undang begitu, semuanya ayat (5)
begitu.

338