Page 395 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

dalam beberapa Pasal saja, jadi singkat saja. Jadi,
Undang-Undang Dasarnya itu dilihat sebagai suatu
manivesto.
Saya khawatir kita ini terbawa arus pemikiran
untuk membuat Undang-Undang Dasar kita ini
sebagai suatu legal document, sebagai suatu naskah
hukum. Saya mengingatkan ini karena tiap kali kita
ingin untuk mengurai, kadang-kadang jauh dari
apa yang sesungguhnya ingin kita rumuskan. Dari
pembicaraan tadi dan beberapa pembicara itu
saya merasa bahwa keinginan kita kadang-kadang
kelewat batas-batas yang harus kita kerjakan.
Sebenarnya, rumusan yang dibuat oleh para pendiri
negara, ini betul-betul luwes, betul-betul dia dapat
menampung perkembangan ke depan. Kalau di
bilang bumi, bumi itu hanya bukan darat ini, tapi
bumi itu termasuk darat, laut dan udara, itu bumi.
Karena itu, saya cenderung untuk mempertahankan
rumusan ayat (3) itu, “Bumi, air, angkasa”.
Ini angkasa itu nanti diperdebatkan “dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara”. Saya pikir, tidak perlu ditambah kata
“diatur”, dikuasai itu sebenarnya sudah termasuk
ke dalamnya mengatur. Sebab, ini milik siapa?
Bumi, air dan lain-lain itu, ini milik siapa? Kalau kita
bilang milik rakyat, rakyat itu bagian dari negara.
Bumi, air dan lain-lain itu bagian dari negara. Jadi
dikuasai negara itu adalah yang tepat, hanya saja
negara itu kadang-kadang dipersonifikasikan dalam
diri pemerintah, “presiden”, sehingga, sewenang-
wenang bertindak. Dan, itu kita sudah alami cukup
lama, ini yang perlu kita beri pengamanan saja.

334