Page 405 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Polri), G. Seto Harianto (F-PDKB). 147
146
Karena rumusan pada perubahan kedua dan
ketiga dirasa masih melahirkan pendirian yang
kurang mantap di kalangan PAH-I, dan memicu
perdebatan alot serta perpecahan di kalangan Tim
Ahli Bidang Ekonomi, maka, dalam laporan PAH-I
pada Rapat BP MPR ke-4, 25 Juli 2002, Pukul 14.00
148
WIB-selesai, dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR,
M. Amien Rais, tersirat upaya untuk kembali ke
rumusan Pasal 33 lama, namun dengan beberapa
tambahan ayat. Sebagaimana dimuat dalam laporan
PAH-I, rumusan ini dapat diterima tanpa alternatif
pilihan. Adapun rumusannya sebagai berikut:
149
Bab XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
Ayat (1), (2) dan (3) tetap.
Ayat (4), Perekonomian Nasional diseleng-

146 …Keenam, Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional. Setelah melalui pembahasan yang
mendalam dengan mendapatkan masukkan dari berbagai pakar yang menjaring aspirasi
masyarakat, maka secara bulat kita telah menyepakati untuk tetap pada rumusan asli Pasal
33 ayat (1), (2) dan (3). Selanjutnya Perubahan ayat (4) pada Pasal 33 telah memberi landasan
yang kuat menyangkut pembangunan perekonomian nasional sehingga semua pembangunan
ekonomi berlandaskan dan bermuara pada pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan
ekonomi di daerah adalah bagian dari integral pembangunan ekonomi nasional secara
keseluruhan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
147 …Menyangkut Bab XIV Fraksi PDKB setuju bahwa judul bab ini adalah Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, sementara itu Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) tetap
sebagaimana aslinya dan penambahan Ayat (4) dan (5) dapat disetujui.
148 Selasa, 25 Juli 2002, Pukul 14.00 WIB-selesai, Gedung Nusantara V. Pimpina MPR: Prof. Amien
Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Letjend TNI. Agus Widjojo, Prof.
Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani. Sekretaris Rapat: Sekjend MPR Umar Basalim, dan Wasekjend
Usro Mardhana. Panitera Rapat: Kepala Biro Majelis, Janedri. Penjab Set PAH-I: Sri Sumarwati
Isfandiari. Acara: Laporan perkembangan pelaksanaan tugas PAH BP MPRRI. Hadir 78 Orang,
tidak hadir 19 Orang. Ibid.., notulen mulai hlm. 339.
149 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..,
Buku VII, op cit.., hlm. 699.

344