Page 410 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin
(F-PPP)
Berkaitan dengan Pasal 33 hasil rancangan
Badan Pekerja yang menjadi pokok bahasan kita pada
malam hari ini, kami memandang bahwa rumusan
ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 adalah rumusan baru
yang melengkapi, menyempurnakan dari Pasal 33
pada naskah aslinya. Jadi, substansi yang diatur
pada ayat (4) menyangkut prinsip yang harus
menjadi acuan kita bersama dalam mengembangkan
perekonomian nasional, tampaknya sangat sejalan
dengan kehendak dan harapan fraksi kami.
Jadi, di situ secara eksplisit dicantumkan
sejumlah prinsip yang mendasari penyelenggaraan
perekonomian nasional itu dan seluruhnya bermuara
pada untuk menjaga keseimbangan, keseimbangan
kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut
kami, ini sangat mendasar di era otonomi daerah,
di era desentralisasi, yang tampaknya oleh sebagian
kita dikhawatirkan, kecenderungannya mengarah
pada terciptanya ketidakseimbangan kesatuan
ekonomi nasional ini.
Jadi, kami memandang rumusan ini sudah
sangat tepat.

Pembicara: Ansor Cholil (F-KB)
Masalah Pasal 33 ayat (4), pada prinsipnya
F-KB tidak terlalu mempermasalahkan rumusan
Pasal 33 ayat (4) ini, selama rumusan itu benar-
benar membela dan memihak kepada ekonomi
kerakyatan. Kedaulatan ekonomi, rakyat harus

349