Page 415 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

untuk menikmati ketenteraman serta kesejahteraan
sosial. Penambahan ayat (4) pada Pasal 33
menyatakan bahwa “Dasar dari penyelenggaraan
perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi.”
Kata “demokrasi ekonomi” ini tidak bertentangan
dengan asas kekeluargaan dari Pasal 33 yang asli.
Karena hal ini kata dasar “demokrasi ekonomi” ini
berasal dari hal yang normatif dari penjelasan Pasal
33 yang kemudian dipindahkan ke dalam Pasal
batang tubuh. Ini sesuai dengan kesepakatan kita
dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Selain itu, prinsip-prinsip untuk menunjang
perekonomian nasional seperti keadilan,
kebersamaan, efisiensi dan selanjutnya berada
dalam satu ikatan nilai yang sama dengan ketiga
ayat pada Pasal 33 dari Undang- Undang Dasar 1945
yang asli, serta penjelasannya. Mengingat adanya
berbagai nilai yang perlu diimplementasikan secara
hukum, pelaksanaan tentang Pasal 33 ini sudah
seharusnya-lah diatur dalam suatu undang-undang
sesuai dengan ayat berikutnya.
Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut,
Fraksi TNI/Polri menilai adanya hal yang menunjang
dengan penambahan ayat (4) dan juga ayat (5) pada
Pasal 33. Pada ketiga ayat Pasal 33 Undang- Undang
Dasar 1945 yang asli. Oleh karena itu, Fraksi TNI/
Polri menyikapi Pasal 33 ini menyetujui penambahan
ayat (4) dan ayat (5) tersebut.

Pembicara: Azali Djohan (F-UD)
Sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada
pengantar musyawarah Komisi A dari Fraksi Utusan
Daerah. Kami tidak terlalu jauh menyimpang, cuma

354