Page 420 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

monopoli oleh perusahaan negara. Monopoli oleh
perusahaan negara atau salah satu yang ditunjuk
oleh negara hanya dapat dilakukan untuk cabang-
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak dan itu harus ditentukan atau diputuskan
oleh rakyat melalui suatu undang-undang. Tidak
boleh lagi ada monopoli yang diberikan kepada satu
BUMN, apalagi kepada suatu perusahaan swasta
yang diberikan melalui satu Keputusan Menteri,
apalagi suatu keputusan seorang Dirjen.
…
Oleh karena itu, maka untuk itu kami
ingin mempertegas bahwa pengertian demokrasi
ekonomi ini adalah pemberian kesempatan yang
seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP)
Sesudah melihat Pasal 33 ayat (4) yang di sini
ada rencana diamendemen bahwa, “Perekonomian
Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan dan
efisiensi”. Efisiensi sebenarnya adalah salah satu inti
atau jantung dari kapitalisme, karena penekanan
cost dengan konsekuensi logis memaksimalkan.
Kalau dulu angkatan 45 menyebutnya lebih, kalau
Pak Habibie menyebut nilai tambah. Jadi, ada
benturan antara demokrasi ekonomi dengan filosofi
efisiensi di dalam sistem perekonomian nasional.
Tampaknya efisiensi itu adalah dalam skala-
skala mikro sehingga kita tidak terjebak membuat
peluang yang mengarah kepada kapitalistis, karena

359