Page 424 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Rachman (F-PPP), Ali Masykur Musa (F-KB), A.M. Luthfi
161
160
(F-Reformasi), Bondan Abdul Madjid (F-PBB), Asnawi Latief
163
162

dinamika yang berkembang di dalam pembicaraan Komisi A ini, kami menganggap sebagai
satu masukan yang kemungkinan akan dibicarakan di dalam rumusan selanjutnya.
Kemudian, dapat kami tambahkan juga bahwa penambahan ayat (5) adalah pada pokoknya agar
supaya pelaksanaan lebih lanjut dari ayat (1), (2), (3), dan (4) perlu diatur oleh undang-undang
sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan salah praktik seperti yang terjadi selama ini.
160 …berkaitan dengan Pasal 33 fraksi kami berpendapat. Baik mengenai judul maupun mengenai
ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4), secara tegas kami dapat menyetujuinya sebagaimana di dalam
rumusan Rancangan Perubahan Keempat ini.
161 Terhadap rumusan-rumusan yang ada khususnya tentang Pasal 33 judul, buat F-KB tidak
mempermasalahkan, bahkan ini sebagai sebuah kelengkapan dari esensi yang sebetulnya
ada di dalam bab tersebut yang di dalamnya ada substansi perekonomian sebagai proses
dan kenyataan serba tanggungjawab sosial dari negara. Untuk itu, kami menyetujui terhadap
perubahan judul yang ada.
Terhadap tidak ada perubahan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), kami dari F-KB menaruh rasa hormat yang
tinggi kepada Badan Pekerja yang tidak mengutak-atik dan mengubah susunan dan rumusan
(1), (2), (3) sebagai upaya untuk menghormati kepada founding fahters karena sebetulnya di
dalam ayat (1), (2), (3) itu berbasis kepada ekonomi kerakyatan yang di dalamnya ada sendi-
sendi ekonomi, yaitu koperasi…Karena itu (1), (2), (3) tidak diubah sungguh sangat positif dan
itu sangat baik. Terhadap rumusan ayat (4) dan (5), kami ingin menyetujui ayat (5), tetapi untuk
ayat (4) seyogianya untuk kita pikirkan rumusan itu terutama ketika kita tinggalkan makna
efisiensi di tengah-tengah jumlah penduduk kita yang sangat banyak. Karena itu, seyogianya
ada modifikasi terhadap rumusan ayat (4) tersebut sehingga tidak ada kesan ini sebuah prinsip
yang sangat besar, padahal bisa diringkas menjadi prinsip-prinsip yang betul-betul mengacu
pada ekonomi kerakyatan juga.
162 Mengingat waktu kami akan singkat-singkat saja. Pasal 33 kami tetap mempertahankan ayat
(1), (2), (3) itu seperti naskah yang semula. Ayat (4) yang di rumuskan di sini kita memang katanya
besar jumlahnya 8 (delapan) di sini. Kami akan mencatat karena keadaan kita sekarang ini
masalah kemandirian, barangkali harus ada semacam penekanan supaya kita tidak terlalu
tergantung kepada siapa pun. Jadi, penekanan kemandirian ini mohon bisa dimasukkan
bagaimana caranya? Kemudian ada kata “kemandirian”, tetapi barangkali lebih ditekankan.
163 Pertama, dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan bahwa judul dari Bab XIV ini menyetujui
dengan adanya tambahan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
Yang kedua, Pasal 33 ayat (4) dan (5) sebagai tambahan apa yang sudah ditetapkan, yaitu ayat (1),
ayat (2), dan (3) itu kami setujui. Dan, untuk dapat melengkapi ayat (1), (2), dan (3).

363