Page 423 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Astawa. Secara prinsip tidak ada perbedaan pendapat dengan
157
apa yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh fraksi-fraksi MPR.
Beberapa di antaranya yang memberikan catatan kritis,
Soetjipno (F-PDIP), Achmad Hafidz Zawawi (F-PG), Sjaiful
158
159
157 Dengan demikian, kita sekarang beranjak kepada pendapat mengenai posisi dari pada fraksi-
fraksi dan mengingat waktunya masih cuma setengah jam. Mohon dapat singkat, tetapi tidak
mengurangi makna yang ingin disampaikan.
158 …Berbicara tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional tidak bisa dilepaskan
dari cita negara hukum atau rechtstaatsgedachte dan volks souvereiniteit atau kedaulatan
rakyat, ini saya tekankan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Dasar 1945, mengapa? Karena dengan cita negara hukum dan kedaulatan rakyat kita
mengenal perkembangan dari mulai formele rechtstaats yaitu negara hukum formil, materiele
rechtstaats negara hukum materiil sampai dengan social service state itu urutannya seperti itu.
Formele rechtstaats hanya memuat dua grondrechten yaitu hak asasi manusia. Pertama, adalah
hak-hak sipil atau burgelijke rechten, dan hak-hak politik atau politieke rechten. Sedangkan
dalam materiele rechtstaats atau social service state, itu memuat grondrechten atau hak asasi
manusia secara lengkap. Saya ulangi secara lengkap, yaitu disamping hak-hak sipil dan politik
masih ditambah dengan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural yaitu dalam berarti bahwa
masalah ini menyangkut masalah demokrasi ekonomi sosial dan kulturil. Dengan demikian
maka jelas bahwa bicara Pasal 33 dan 34 itu adalah satu kaitannya adalah masalah negara
hukum relevan sekali dengan ini.
Jadi yang kedua, adalah menyangkut kesejahteraan social service state. Jadi dia tidak turun
dari langit begitu saja Pasal 33 dan 34 ini, dia tetap berangkat dari depan Pasal 1 ayat (2)
dan Pasal 1 ayat (3). Sehingga dengan demikian apabila ini menjadi negara demokrasi yang
dibidang ekonomi, social dan kulturil maka dia adalah bersemangat negara kesejahteraan
sebagaimana dijelaskan oleh teman kami tadi…Ya, jelas setuju karena itu adalah klarifikasi
dari kami atas Pasal 33 dan 34.
159 Pertama, mengenai judul Bab XIV ini yang diusulkan adalah Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial Fraksi kami berpendapat bahwa judul ini sebagaimana yang dicantumkan
dalam rancangan kami tetap mendukung adanya perubahan judul Bab XIV yang semula
kesejahteraan sosial menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Oleh
karena realitasnya adalah Pasal 33 menyangkut perekonomian dan Pasal 34 menyangkut
kesejahteraan sosial. Kami tidak akan memperpanjang lebih lanjut oleh karena debat mengenai
ini sudah cukup panjang dilakukan didalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I.
Yang kedua, mengenai ayat (4) Pasal 33 penambahan ayat (4) ini sebetulnya didahului oleh komitmen
kita bersama bahwa kita tidak merubah ayat (1), (2) dan (3). Oleh karena itu, kita menganggap
bahwa ayat (1), (2) dan (3) itu adalah ayat yang monumental, sebab yang disusun oleh founding
fathers kita. Dan, pada pokoknya Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menekankan adanya demokrasi
ekonomi. yakni kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kemakmuran orang per
orang. Oleh karena itu, dijelaskan oleh ayat-ayatnya adalah cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dalam pengertian
dan atau diatur atau dikelola oleh negara. Namun demikian, fraksi kami berpendapat bahwa
tidak semua serba dikuasai oleh negara dan bukan pula sepenuhnya diserahkan kepada
ekonomi pasar…Oleh karena itu, kami pada prinsipnya tetap mendukung penambahan ayat
(4) sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan Keempat. Akan tetapi, jika ada

362