Page 419 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

diri kalau diperkenankan untuk membantu karena
I’tikadnya baik ini. Cuma…Laode tadi yang ngomong,
saudara Laode, sudah pulang dia…saya kira…betul,
maksudnya baik tetapi merumuskannya pating
serodok begitu, bahasa bataknya itu pating serodok
itu.

Pembicara: Mohammad Iqbal (F-PG)
…
Yang pertama, yang berkaitan dengan Pasal
33, khususnya ayat (4). Kami menghargai bahwa
penjelasan di dalam Pasal 33 yang lama diangkat
ke dalam Pasal, tidak lagi di dalam penjelasan,
khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan
perekonomian nasional yang berdasarkan atas
demokrasi ekonomi. Ini memberikan satu arahan
pada kita semuanya bahwa perekonomian yang
akan dilaksanakan di negara ini adalah ekonomi
bagi kemakmuran seluruh rakyat yang melakukan
aktivitas ekonomi adalah rakyat, bukan pemerintah.
Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan
fasilitator, rakyatlah yang melakukan aktivitas
ekonomi.
Oleh karena itu, ada pesan di dalam ayat
ini yang mengatakan bahwa untuk itu harus ada
kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh
rakyat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Tidak
boleh ada lagi pemberian keistimewaan kepada
satu pelaku usaha atau segolongan pelaku usaha
untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu atau
monopoli dari pemerintah atau negara, termasuk

358