Page 421 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 421

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

                  ada suatu analog yang baru-baru ini terjadi di dalam
                  Undang Undang. Kita membuat Undang-undang
                  Propenas dan Migas bahwa BBM akan masuk kepada
                  mekanisme pasar untuk 2004. Logikanya bahwa
                  Pemerintahan Ibu Mega dan Bapak Hamzah Haz
                  harus menaikkan harga BBM secara periodik untuk
                  masuk kepada mekanisme pasar internasional
                  tahun 2004.
                        Tapi, disatu pihak teman-teman saya sendiri
                  anggota Dewan  juga memberikan kritik habis-
                  habisan.  Jadi,  ini  artinya  satu  pengalaman  kita
                  berikan ruang, tapi kita jebak gitu. Untuk itu, saya
                  kurang sependapat dengan adanya ayat (4), tapi ayat
                  (1), “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
                  berdasar atas azas kekeluargaan”, sebenarnya
                  bersama dan kekeluargaan itu sudah demokrasi
                  ekonomi ala Indonesia. Hanya masalahnya selama
                  ini instrumen-instrumen untuk itu belum dibuat
                  sehingga perlu ditambah yang diatur dengan
                  undang-undang.   Begitu   juga  cabang-cabang
                  yang penting bagi negara dan yang menguasai
                  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
                  juga ditambah yang diatur oleh undang-undang,
                  karena  bagaimanapun  kita  tidak  bisa  total  kepada
                  mekanisme pasar. George Soros sendiri Ahli Valas,
                  artinya yang besar di dalam sistem kapitalisme, dia
                  mengatakan bahwa,  “Kapitalisme global tidak bisa
                  memberikan  kesejahteraan  yang  merata”.  Padahal,
                  kita diberikan amanat oleh para pendiri republik
                  ini dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
                  untuk tercapainya kesejahteraan umum. Jadi jangan



                                       360
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426