Page 425 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

(F-PDU), G. Seto Hariyanto (F-PDKB), Sugih Mangunsukarto
165
164
(F-TNI/Polri), Vincent Radja (F-UD), Hariyadi B. Sukamdani
167
166
(F-UG). 168
Rapat Komisi A ke-4, tertanggal 8 Agustus 2002, telah
dihasilkan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 hasil
pembahasan di Komisi A. Hasil tersebut selanjutnya akan
disampaikan di Paripurna Majelis esok harinya, 9 Agustus 2002.
Namun, terhadap Pasal-Pasal yang belum disepakati
secara bulat, Komisi A, pada 8 Agustus 2002 membentuk Tim Lobi
dan Tim Perumus. Adapun Rancangan Perubahan Keempat UUD
1945 yang dihasilkan Komisi A tentang Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial adalah berupa penambahan dua ayat
169
baru pada Pasal 33. Berikut ini draft-nya:

164 Mengenai Bab XIV, judul ini saya pikir sudah hampir dua tahun kita bicara tentang judul ini,
di-bracket, buka, bracket, buka, itu sudah berulang kali, jadi mengalami dua Sidang Tahunan
ini. Terhadap judul saja. Jadi betapa itu memang perdebatannya begitu sengit. Termasuk juga
Tim Ahli yang kita undang, para pakar-pakar ekonom, baik blok Yogya maupun blok aliran
Yogya maupun aliran Jakarta. Tetapi pun juga tidak ketemu. Akhirnya kita kembali ke ayat (1),
(2), (3), itu pada naskah lama.
Oleh karena itu karena ini sudah kesepakatan dan kami juga fraksi kami ikut menyepakati, baiklah
kita terima judul ini, bukan karena ketidaksengajaan, memang disengaja bahwa judul ini kita
cantumkan di sini. Oleh karena itu terhadap ayat-ayat berikutnya itu tidak ada perubahan,
kami tetap dukung…
165 ...pada prinsipnya Pasal 33, 34, 37 kami telah menyetujui, hanya atas dasar berbagai masukan
kami siap untuk mendiskusikannya.
166 Mengacu pada pemandangan umum dan pengantar musyawarah Fraksi TNI/Polri serta
penjelasan dari rekan kami yang terdahulu, maka Fraksi TNI/Polri berketetapan bahwa,
pertama, terhadap Pasal 33 Fraksi TNI/Polri menyetujui penambahan Ayat (4) dan Ayat (5).
167 Pada prinsipnya F-UD setuju judul bab dari Kesra menjadi Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 setuju menambah 2 ayat menjadi 5 ayat.
168 ...kami pada prinsipnya menyetujui usulan untuk judul dari Bab XIV ini. Lalu untuk Pasal 33
Ayat (4), pada prinsipnya kami menyetujui hanya dengan catatan, untuk kalimat efisiensi kami
terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Demikian untuk Ayat (5) juga kami menyetujui. Pasal
34, secara keseluruhan, Ayat (1), (2), (3), dan (4), kami dapat menyetujui rancangan ini.
169 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..,
Buku VII, ibid.., hlm. 716-717.

364