Page 426 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 426
PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN
Bab XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
Ay a t T (4 ) ,T P er ek onomianT N asional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan,TberwawasanTling kungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian hasil kesepakatan Komisi A yang juga
merupakan hasil kesepakatan dari pimpinan fraksi-fraksi MPR
terhadap Pasal-Pasal telah diselesaikan melalui lobi, dan kemudian
dirumuskan oleh Tim Perumus menjadi Bab Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, sebagai salah satu Bab yang
alot dirumuskan sepanjang perubahan UUD 1945.
Hasil Perubahan
Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 hasil rumusan
Komisi A kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-5,
tanggal 9 Agustus 2002.
Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna ke-5 tersebut, fraksi-
fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terkait rumusan
perubahan keempat. Adapun Pasal 33 tentang Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, seluruh fraksi MPR dapat
menyepakati rumusan Komisi A, seluruh anggota MPR yang hadir
menyetujui pengesahan rumusan Pasal tersebut dalam forum
Rapat Paripurna ST MPR 2002 ke-6 yang diselenggarakan pada
10 Agustus 2002. Rumusan tersebut akhirnya ditetapkan menjadi
bagian dari Perubahan Keempat UUD 1945.
365
