Page 431 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 431
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
yang juga ditempuh bersisian dengan upaya hukum. Sejumlah
peraturan-peraturan pelaksana yang sifatnya anti-monopoli,
oligopoli, dan segala praktik memburu rente, harus menjadi
komitmen politik kita bersama.
Sampai saat ini, hanya beberapa kelompok saja yang
mengambil pangsa terbesar penyiaran televisi. Sebutlah misalnya
Bakrie Group yang memiliki dua stasiun TV sekaligus (TV-One
dan ANTV), SCTV-Group memiliki SCTV dan Indosiar, dan yang
terbesar adalah MNC Group yang memiliki tiga stasiun analog
(MNC TV, RCTI dan Global TV) sekaligus dengan Indovision
(Stasiun TV Berbayar—Digital). Juga ada raksasa Lippo Group yang
masuk ke bisnis ini melalui TV-Berita Satu, ada pula NET TV, dan
lain-lain. Nyaris semua stasiun TV yang disebut itu berkedudukan
di Jakarta.
Sementara itu, di daerah-daerah ada lebih dari 300 TV
Lokal yang berusaha untuk hidup—mengais rejeki dari sisa-sisa
“kue iklan” yang hampir dihabiskan TV ibukota serta “mengemis”
untuk mendapatkan iklan lokalan. Beberapa di antara mereka bisa
bertahan hidup, tetapi umumnya tumbang atau terlibas karena
kalah bersaing dengan TV ibukota.
Sebetulnya kematian TV-TV Lokal itu tidak perlu terjadi,
sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
serta Peraturan Pemerintah turunannya memiliki semangat untuk
menjadikan TV-TV Lokal sebagai partner atau jaringan dari TV-TV
ibukota yang ingin melebarkan sayapnya ke daerah.
Tetapi apa yang terjadi? Konglomerat-konglomerat pemilik
TV ibukota justru mengakuisisi TV-TV Lokal—menjadi milik mereka.
370
