Page 434 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PASAL 33 DAN TANTANGANNYA
DI MASA DEPAN

“hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya”. Dengan menyandingkan kedua naskah
tersebut, maka dapatlah kiranya kita memahami apa yang
dimaksud dengan “kuasa” oleh para pendiri negara di masa itu.
Jika makna “kekuasaan” pada naskah Proklamasi itu tidak
dimaknai sebagai “kepemilikan” dan hanya dimaknai sebagai
“hak pengelolaan”, bukankah itu juga bermakna bahwa negara
ini masih “dimiliki oleh Jepang” atau “dimiliki Belanda”? Bukankah
“pemindahan kekuasaan” pada naskah Proklamasi itu hanya
bermakna “pemindahan hak pengelolaan” kepada pemerintah
Republik Indonesia?
Tidak begitu. Sungguh tidak begitu saya kira. Ketika
menuliskan kata “kuasa”, para pendiri negara Republik Indonesia
bermaksud bicara dalam konteks kepemilikan. Dus, dikuasai
berarti dimiliki. Bahwa kemudian sesuatu yang dikuasai oleh
negara itu dipercayakan kepada suatu lembaga atau perorangan
tertentu untuk mengelolanya, itu bersifat delegatif. Negara dapat
mendelegasikan pengelolaan kepada pihak/lembaga yang
ditunjuk oleh negara. 171
171 Pandangan saya mengenai pasal 33 ini, terutama mengenai tafsir yuridisnya saya framing ke
dalam dua hal pokok. Yakni apa yang disebut sebagai “kekuatan hukum”, dan “kedudukan
hukum” secara konstitusional, yang terkandung di dalam pasal 33 itu khususnya tentang posisi
negara. Di dalam pasal 33 disebutkan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Berikut: “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kata “dikuasai” di sini, dalam sudut pandang
hukum harus dimaknai sebagai kata yang “menyatakan”, bagian utama dari konstitusi
yang masuk dalam kategori to proclaim the constitution. Kata itu berhubungan dengan
“tugas negara” dan “wewenang negara” untuk mengelola. Original meaning kata “dikuasai”
mengandung artikulasi bahasa hukum, yakni menuntut negara agar mengatur, bumi, air,
dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu artinya, pasal 33 dan terutama
kata “dikuasai” itu kemudian memberikan negara “kedudukan hukum”. Ini yang seringkali
keliru dipahami, akibatnya, kedudukan hukum itu lebih sering menjelma sebagai abuse of
power. Berikutnya, kata “dikuasai” selain memberi negara kedudukan hukum, pasal 33 secara

373