Page 437 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

membangun struktur dan budaya koperasi untuk membantu
negara/pemerintah dalam mengelola “cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Frekuensi TV dan Hajat Hidup Orang Banyak
Perdebatan selanjutnya adalah pada penilaian terhadap
frekuensi—apakah dia termasuk “cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan harus
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sehingga harus dikuasai oleh negara?”.
Dari sudut pandang saya, iya. Segala usaha yang berkaitan
dengan pemanfaatan frekuensi adalah termasuk “cabang
produksi yang penting bagi negara”. Dia adalah sumberdaya yang
terbatas. Sangat terbatas, malah. Penting bagi negara bukan
saja karena dari frekuensi itu bisa diperoleh dana USO—atau
yang semacamnya—puluhan triliun per tahun, tetapi juga karena
hampir seluruh data dan informasi bagi hampir seluruh rakyat
diperoleh dari dan melalui frekuensi.
Usaha/industri yang berkaitan dengan penggunaan
frekuensi pastilah “menguasai hajat hidup orang banyak”, bukan
saja karena ada jutaan pekerja yang menggantungkan nasibnya

yaitu sektor negara, koperasi dan swasta.
Dawam mengeluhkan beberapa hal penting, salah satunya soal dihapusnya penjelasan pasal
33. Menurutnya, sekarang dengan dihilangkannya Penjelasan pasal 33 UUD 1945, sistem
ekonomi Indonesia, jika ada, tidak lagi dapat berpegang pada konstitusi yang Demokrasi
Ekonomi itu. Oleh sebab itu Sistem Ekonomi Pancasila atau Demokrasi Ekonomi,
mengandaikan kembalinya UUD 1945 yang asli. Jalan keluarnya adalah jika DPR merumuskan
UU Perekonomian Nasional yang disebut “ Sistem Ekonomi Pancasila”. Namun hal ini
membutuhkan proses politik yang rumit. Karena itu Sistem Ekonomi Pancasila yang harus
terus-menerus diperjuangkan, yang juga jadi titik tekan pandangan Dawam disini adalah
sistem ekonomi konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang murni.

376