Page 442 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PASAL 33 DAN TANTANGANNYA
DI MASA DEPAN

ini. Pengelolaan dan pengaturan frekuensi itu dapat melibatkan
Badan Usaha Milik Negara seperti PT. Telkom dengan catatan;
bahwa PT. Telkom tidak dibenarkan memiliki stasiun televisi.

Koperasi Penyiaran Solusi Jalan Tengah
Semangat untuk mengembalikan frekuensi ke negara
tentu akan mendapatkan tantangan besar dalam kondisi
seperti sekarang ini. Kepentingan ekonomi konglomerat stasiun
televisi akan turut memengaruhi opini publik untuk melakukan
penolakan terhadap konsepsi yang sesungguhnya didasarkan
pada semangat pendirian negara ini.
Perdebatan akan sangat sengit dan panjang, mulai dari
aspek ideologis hingga aspek teknis digitalisasi. Perdebatan yang
mungkin saja akan memperlambat disahkannya RUU Penyiaran
yang semestinya sudah selesai dibahas oleh Komisi I DPR-RI.
Tanpa mengurangi semangat untuk mengembalikan
frekuensi kepada negara, dan sekadar untuk menghindarkan diri
dari perdebatan yang panjang dan bertele-tele, saya menawarkan
agar “kekuasaan negara terhadap frekuensi” tetap dipertahankan,
tetapi “untuk pengelolaannya negara mendelegasikan kepada
suatu Koperasi Penyiaran”.
Dalam konsep Barat, yang semacam ini disebut konsorsium.
Tapi bukan itu yang saya maksud. Koperasi Penyiaran tersebut
benar-benar koperasi seperti yang dimaksud oleh Muhammad
Hatta, koperasi yang bekerja untuk kepentingan seluruh
anggotanya.
Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan,
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan”. Mengacu pada pasal tersebut, maka,

381