Page 444 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PASAL 33 DAN TANTANGANNYA
DI MASA DEPAN

lembaga penyiaran (anggota) diwajibkan menyetorkan dana
Universal Service Obligation (USO) ke koperasi. Dana USO tersebut
digunakan untuk; Biaya operasional koperasi, Pembangunan dan
pemeliharaan pemancar di seluruh wilayah Indonesia, Pembelian
dan biaya operasional satelit, Biaya operasional Komisi Penyiaran
Indonesia—sehingga KPI benar-benar menjadi lembaga
independen yang tidak dibiayai negara. Koperasi Penyiaran
membayar lisensi frekuensi kepada negara.
Dengan konsepsi Koperasi Penyiaran ini, bisa tercipta
persaingan usaha yang sehat dan saling membantu satu dengan
yang lain, membuka peluang lahirnya stasiun-stasiun televisi
baru—terutama di daerah-daerah sehingga secara langsung
atau tidak langsung ikut meningkatkan perekonomian daerah,
dan tentu saja model Koperasi Penyiaran ini memperbesar
Pendapatan Negara Bukan Pajak.
***
Demikian kiranya tantangan pasal 33 di masa depan,
terutama yang berhubungan dengan kedaulatan negara di
bidang frekuensi, yang saya geluti di Komisi I DPR-RI. Perjuangan
menegakkan pasal 33 penting untuk diinsyafi semua elit politik,
baik yang ada di DPR-RI maupun yang ada di pemerintahan
eksekutif.
Politik harus memberikan jalan bagi keadilan ekonomi,
politik dengan begitu, menjadi gelanggang-uji. Memang, dalam
kenyataannya, hal ini belumlah terwujud sepenuhnya, bahkan
memperlihatkan banyak keburukan. Seperti sering menggelegar
dalam pelbagai otokritik. Otokritik Kang Sobari misalnya, ia
merefleksi politik lebih sering disalahkerjakan, ketimbang
dibenargunakan.

383