Page 409 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 409
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
di hadapan kita, Pasal [ayat] (4), saya menyadari
bahwa rumusan ini adalah rumusan politik dan
mungkin suatu kompromi, tetapi hendaknya nalar
ekonominya tetap harus jalan.
Di dalam Pasal 33 ayat (4), misalnya apa
yang ditulis di sini, yaitu perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip keadilan. Itu masih
sangat pokok, tetapi begitu kita masuk kepada
kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan. Maka kalimat-kalaimat itu bertabrakan
satu dengan yang lain…
Berbicara tentang sustainable development,
unsurnya ada 3 (tiga), yaitu mempunyai kelayakan
ekonomi, dapat diterima oleh masyarakat dan tidak
merusak lingkungan. Nah, ketiga elemen ini kalau
kita lihat berkelanjutan dan wawasan lingkungan,
maka rumusannya ini tidak pas. Rumusan ini
mungkin perlu dielaborasi lagi sehingga kita
menemukan hal-hal yang kita anggap lebih positif
mengenai hal ini.
Kemandirian hendaknya kemandirian
ekonomi, hendaknya menjadi satu fokus kita yang
utama dan ini baik sekali serta dengan menjadi
keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi
nasional, di masa depan akan menjadi tantangan
berat karena adanya otonomi daerah di dalam
masalah ini. Sehubungan dengan hal-hal yang
demikian, barangkali Pasal [ayat] (4) ini memerlukan
suatu diskusi lebih lanjut.
348
