Page 220 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

yakni melakukan kebijakan kriminalisasi. Selain,
tentu saja, menghapuskan aturan-aturan yang
dianggap archaic (kebijakan dekriminalisasi). 96

Saat ini RUU KUHP telah rampung dan telah
mendapat persetujuan tingkat I di Komisi III DPR
RI, namun pada saat akan dibawa ke Paripurna
terjadi penolakan yang luar biasa dari berbagai
elemen khususnya mahasiswa dan pelajar yang
beranggapan bahwa banyak pasal-pasal yang tidak
masuk akal, serta mekanisme pengesahannya
dianggap terburu-buru, mengingat masa bakti
anggota DPR RI periode tahun 2014-2019 tinggal
hitungan hari. Padahal, sebagaimana sudah
disampaikan sebelumnya, proses penetapan
RUU KUHP tersebut sudah melewati proses
yang panjang dan pelik. Di samping itu, secara
prosedural, proses penetapannya sudah
memenuhi kaidah penyusunan Undang-undang
yang berlaku.

Dalam perjalanannya, RUU KUHP yang ada
sekarang merupakan inisiatif Pemerintah
berdasarkan Surat Presiden Nomor R-35/
Pres/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang
menugaskan Menteri Hukum dan HAM RI untuk
melakukan pembahasan RUU KUHP di DPR RI.
Selanjutnya ditindaklanjuti melalui penugasan

96 https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070704_Konsultasi-publik_Tindak-pidana-
jurnalistik-pers-media-RKUHP.pdf diakses tanggal 19 September 2020.

212