Page 223 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 223
Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI
pemerintah dalam meningkatkan penghormatan
terhadap nilai-nilai HAM; dan memperkuat
penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut,
maka ketika menjabat sebagai Wakil Ketua
DPR RI Bidang Korpolkam, M. Azis Syamsuddin
berinisiatif untuk melakukan sosialisasi ke
berbagai pihak dan daerah di seluruh wilayah
Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjelaskan
duduk persoalan terkait proses pembahasan
dan substansi RUU ini, sekaligus mendamaikan
kontroversi yang melingkupi RUU KUHP.
Sudah lama bangsa ini berkeinginan menjadikan
RUU KUHP menjadi sebuah hukum pidana
nasional, tidak saja diletakkan dalam kesadaran
sekadar menggantikan Wetboek van Strafrecht
produk hukum pidana pemerintahan kolonial
Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, dilandasi
oleh suatu semangat atau keinginan memiliki
sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan
dalam tatanan negara demokratis.
b) RUU Pemasyarakatan
RUU Pemasyarakatan merupakan salah satu
agenda penting Korpolkam dalam upaya reformasi
dan penguatan terhadap sistem pemasyarakatan
yang sejauh ini telah mengalami berbagai
perkembangan dan dinamika sebagai bagian dari
pendukung sistem peradilan pidana. Dalam RUU
215
