Page 221 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

Bamus tertanggal 24 Juni 2015 kepada Komisi III
DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Komisi III
DPR RI selanjutnya menindaklanjuti penugasan
tersebut dengan menggelar Rapat Kerja dengan
Menteri Hukum dan HAM RI untuk pertama
kalinya pada 2 Juli 2015 untuk mendengar
Keterangan Presiden mengenai RUU KUHP.

Komisi III DPR RI melakukan serangkaian
kegiatan dalam rangka mencari masukan dan
menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM)
sebagai tanggapan terhadap Naskah RUU KUHP.
Sehingga pada 26 Oktober 2015, seluruh fraksi
di Komisi III DPR RI telah menyerahkan DIM dan
untuk dilakukan pembahasan. Komisi III DPR
RI selanjutnya membentuk Panitia Kerja (Panja)
RUU KUHP untuk melakukan pembahasan DIM
bersama Tim Pemerintah. Panja juga berkomitmen
dengan Pemerintah untuk memberi prioritas yang
sangat tinggi terhadap Pembahasan RUU KUHP
sehingga dapat segera diselesaikan mengingat
isi dan substansi kualitas RUU KUHP yang dinilai
sangat signifikan dan memerlukan keseriusan dan
fokus perhatian yang tinggi.
Panja telah menggelar Rapat secara intens dari 29
Oktober 2015 hingga 24 Februari 2017, mengingat
banyaknya hal yang perlu dibahas, baik secara
kuantitas dan kualitas dari pasal dalam RUU KUHP.
Setelah selesai dilakukan pembahasan DIM, pasal

213