Page 224 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 224

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
                                SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
                                WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM


                          Pemasyarakatan yang diajukan oleh Pemerintah,
                          terlihat bahwa ada upaya untuk peningkatan dan
                          penguatan terhadap peran dan fungsi Sistem
                          Pemasyarakatan.

                          Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem
                          peradilan pidana terpadu yang mempunyai
                          peranan dalam memberikan perlakuan terhadap
                          Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan yaitu
                          perlakuan dari yang masih dalam proses peradilan
                          sampai dengan yang dipidana berdasarkan
                          putusan pengadilan yang telah memperoleh
                          kekuatan hukum tetap dengan tujuan reintegrasi
                          sosial. Perlakuan ini mencakup Pelayanan,
                          Pembinaan, dan Pembimbingan dengan tetap
                          memberikan pelindungan terhadap hak asasinya.

                          Dalam rancangan ini, Pemasyarakatan tidak lagi
                          hanya pada tahap akhir sistem peradilan pidana,
                          namun ada pada setiap tahap dalam sistem
                          peradilan  pidana.  RUU Pemasyarakatan ini
                          dibentuk untuk mengakomodir perkembangan
                          hukum dengan adanya pergeseran konsep
                          perlakuan    terhadap    Narapidana     dengan
                          pendekatan pada pembalasan dan penjeraan
                          menjadi konsep perlakuan terhadap Tahanan,
                          Anak, Narapidana, dan Anak Binaan dengan tujuan
                          reintegrasi sosial.

                          Perlu menjadi catatan adalah bahwa dalam
                          UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap



                                           216
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229