Page 185 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 185

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

                    Garuda harus likuidasi,  tidak bisa hanya didasarkan pada perhitungan
                    faktor bisnis atau finansial semata.


                    Lika Liku Proyek Kereta Cepat
                       Sejatinya, Rachmat Gobel adalah pendukung pembangunan kereta cepat
                    yang merupakan program priotas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh
                    karena itu, meski memiliki kedekatan dengan Jepang, bahkan ia adalah Ketua
                    Asosiasi Persahabatan Indonesia-Jepang dan memiliki preferensi terhadap
                    negara Matahari terbit ini, Rachmat Gobel tidak pernah mempermasalahkan
                    atau  mengkritisi pemerintah  ketika lebih  memilih  menggandeng China
                    ketimbang Jepang dalam menggarap proyek ini.
                       Dilihat dari sejarahnya, perjalanan proyek kereta cepat ini memang penuh
                    lika-liku. Gagasan pembangunan kereta cepat sudah ada sejak era Presiden
                    SBY.  Seperti  dilaporkan  majalah  Tempo,  pada  April  2011 Kementerian
                    Perhubungan membuat Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yang di
                    dalamnya memuat program kereta cepat Jakarta-Surabaya pada 2030. Lalu
                    pada  Oktober 2011, Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional
                    menggagas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
                       Untuk mewujudkan gagasan itu, pemerintah meminta bantuan teknis
                    pemerintah  Jepang. Permintaan  ini  dipenuhi  dengan  menugaskan  Japan
                    International Cooperation (JICA) melakukan prastudi dengan menggunakan
                    hibah US$ 500 ribu. Studi awal ini selesai pada Maret 2012. Pada Januari 2014
                    dilakukan studi kelayakan tahap pertama, dengan tetap dibiayai dana hibah
                    Jepang US$ 3,5 juta. Namun sampai masa periodenya berakhir, pemerintahan
                    SBY pada saat itu tidak berani mengambil keputusan atas hasil studi ini.
                       Kemudian, entah atas inisiatif siapa, saat kunjungan ke China pada Februari
                    2015, Presiden Jokowi yang baru beberapa bulan dilantik menggantikan SBY,
                    membicarakan kemungkinan kerjasama pembangunan kereta cepat. China
                    tampaknya tertarik. Lalu Menteri BUMN yang saat itu dijabat Rini Soemarno
                    meneken MoU dengan Negara Tirai Bambu ini untuk rencana pembangunan
                    kereta cepat Jakarta-Bandung. China kemudian melakukan studi kelayakan
                    yang diberitakan menghabiskan dana US$ 5 juta.
                       Langkah Rini itu menandai terjadinya persaingan sengit Jepang vs China
                    dalam memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam waktu
                    singkat yaitu pada  11 Agustus 2015, China  mengirim proposal dengan
                    mengajukan biaya investasi US$ 5,585  miliar. Jepang tidak tinggal diam,
                    merevisi proposal yang pernah dibuat di  era SBY, pada   26 Agustus 2015
                    negara ini mengajukan penawaran US$ U$ 6,223 miliar.




                                                       167
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190