Page 44 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

(UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang belum
ditagihkan.
BMN sebagai Underlying Asset Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) belum mencerminkan nilai wajar aset SBSN termutakhir
dan berpotensi tidak mencukupi nilai SBSN yang diterbitkan dan
pencatatan saldo dan mutasi utang kelebihan pembayaran pajak masih
belum akurat. Selain itu, penyajian nilai aset yang berasal dari realisasi
belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar
44,20 triliun rupiah pada 34 (tiga puluh empat) Kementerian/Lembaga
tidak seragam, serta terdapat permasalahan penatausahaan dan
pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan
kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan. Hasil pembahasan
lain adalah kebijakan penyelesaian kompensasi BBM dan listrik belum
didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai dan
pemanfaatan sisa anggaran belanja subsidi untuk penyelesaian kurang
bayar subsidi belum optimal.
Permasalahan lain pada pertanggungjawaban APBN Tahun
Anggaran 2019 adalah soal Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan
sebesar 6,50 triliun rupiah yang tidak selaras dengan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah; Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 (sebelas) Bidang/
Subbidang DAK Fisik belum didukung dokumentasi dan penjelasan
yang memadai dari K/L teknis; dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2019
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan
secara memadai.
Menanggapi hasil pembahasan tersebut fraksi-fraksi yang
ada di DPR RI menyatakan beberapa sikap dalam Rapat Kerja Badan
Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, antara lain: Fraksi PDI
Perjuangan menyinggung soal pengelolaan BUMN agar benar-benar
digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah harus

28