Page 46 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 46
RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021
Secara umum, semua fraksi di DPR RI menyetujui atau menerima
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2019 dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan
Keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-
undang, kecuali Fraksi PKS. RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna
DPR RI pada Selasa, 15 September 2020. Sebagai wakil pemerintah
pusat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan
bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19, pembahasan RUU
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019
berlangsung dengan lancar, produktif, dan dapat diselesaikan sesuai
dengan waktu yang dimandatkan oleh undang-undang.
2. Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2021
Dalam melakukan pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran
2021, Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, telah memperhatikan
Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nomor 5/DPD RI/
I/2020-2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, yang disampaikan
melalui Pimpinan DPR RI, pada tanggal 22 September 2020. Adapun
hasil pembahasan sebagai berikut:
Tabel 1. Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021
No. Asumsi Makro RAPBN Kesepakatan
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5 – 5,5 5,0
2 Laju Inflasi (%) 3,0 3,0
3 Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 14.600 14.600
Tingkat Suku Bunga SBN-
4 7,29 7,29
10Tahun (%)
30
