Page 51 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI ANGGARAN

d. Defisit dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2021
Dengan mencermati dinamika perekonomian baik global
maupun domestik yang masih dibayangi ketidakpastian dan pentingnya
untuk mendorong agar penanganan pandemi Covid-19 segera dapat
diatasi, serta akselerasi pemulihan ekonomi maka defisit APBN
Tahun Anggaran 2021 disepakati sebesar 5,70% terhadap PDB atau
sebesar 1.006,38 triliun rupiah. Untuk itu, pada tahun 2021 ditempuh
kebijakan fiskal yang ekspansif–konsolidatif dalam rangka mendorong
pengelolaan fiskal yang fleksibel, prudent, dan sustainable, yang diikuti
langkah konsolidasi fiskal secara bertahap. Pembiayaan defisit 2021
tersebut akan bersumber dari:
1) Pembiayaan utang sebesar 1.177,35 triliun rupiah;
2) Pembiayaan investasi sebesar negatif 184,46 triliun rupiah;
3) Pemberian pinjaman sebesar 0,45 triliun rupiah;
4) Kewajiban penjaminan sebesar negatif 2,72 triliun rupiah, dan
5) Pembiayaan lainnya (SAL) sebesar 15,76 triliun rupiah.
Fraksi yang ada di DPR RI mengeluarkan pernyataan sikap
atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: Fraksi PDI
Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP
menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran
2021 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan
Keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-
undang. Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menerima
dengan catatan (minderheid nota) sebanyak 27 (dua puluh tujuh)
butir catatan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dilanjutkan
dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat
paripurna. Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2021 ini diakhiri
dengan dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29
September 2020 dengan mendapatkan persetujuan dari seluruh
Anggota DPR RI untuk diundangkan pada lembaran negara.

35